Industri Strategis dengan Harmonisasi Yuridis Pelaksanaan Investasi

Judul: Industri Strategis dengan Harmonisasi Yuridis Pelaksanaan Investasi
ISBN: 978-623-89073-6-6
Penulis: Undrizon
Ukuran: 17 x 24 cm
Tebal: 416 halaman
Tahun: 2025
Harga: Rp. 265.000,-

Sinopsis:
​Industri  Strategis  di  Indonesia  harus  terus  diperkuat  dalam menghadapi  berbagai  kendala,  sehingga  mampu  mencapai maksud  dan  tujuan  secara  efektif.  Terutama  untuk  memenuhi kepentingan  hajat  hidup  orang  banyak,  menghasilkan  nilai tambah  sumberdaya  strategis  nasional,  stabilitas  pertahanan dan  keamanan  serta  kondusivitas  berjalannya  fungsi,  tugas, dan kewenangan pemerintahan pada semua hirarkinya menurut hukum. Meskipun dalam konteks ini, lebih ditekankan pada faktor disharmoni regulasi yang berimplikasi negatif terhadap langkah kebijakan dan keputusan, yang terkadang bertolak-belakang dari upaya penguatan eksistensi industri strategis.
Bahwa, industri strategis diharapkan dapat menjadi faktor utama bergeraknya ekonomi nasional sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, termasuk amanat konstitusi Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), dan serangkaian ketentuan peraturan perundang-undangan turunannya yang berlaku dan mengikat. Hukum Positif  yang  selama  ini  memayungi  industri  strategis,  yaitu  Undang  Undang  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2014  tentang  Perindustrian,  beserta  ketentuan  pelaksanaan lainnya dinilai belum efektif. Maka itu, dibutuhkan usaha-usaha sinkronisasi dan integrasi serta  harmonisasi  yuridis  industri  strategis  terkait  dengan  Pelaksanaan  Penanaman Modal di Indonesia, berdasarkan Ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun demikian pertumbuhan industri strategis nasional dewasa ini pun semakin terkendala oleh berbagai dinamika perubahan regulasi, kebijakan  dan  keputusan  publik,  sehingga  telah  berakibat  timbulnya  berbagai  konflik kepentingan,  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal.  Hal  itu,  telah  menyulitkan  bagi usaha  percepatan  pengembangan  industri  strategis  melalui  pelaksanaan  penanaman modal di Indonesia. Hal itu, juga terlihat dari keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang seharusnya menjadi harapan warga bangsa, tapi malah mendapat protes atau sikap resistensi dan atau penolakan dari masyarakat (arus kepentingan akar rumput).
Kondisi yang kontraprodukif tersebut dapat dilihat pada banyaknya proyek strategis yang  mangkrak,  sengketa  dalam  pengadaan  lahan,  krisis  lingkungan  hidup,  rusaknya kearifan  lokal,  persaingan  usaha  tidak  sehat  terkait  tender  proyek,  krisis  pembiayaan karena penyertaan modal pemerintah maupun swasta (domestik dan internasional) yang dipengaruhi  oleh  kepentingan  korporasi  tertentu,  transisi  kekuasaan,  oligarki,  situasi geoekonomi dan geopolitik, konflik ketenagakerjaan, dan mekanisme pasar. Oleh karena itu,  pengaturan  hukum  harus  mampu  melindungi  eksistensi  industri  strategis  melalui kerangka  harmonisasi  yuridis,  utamanya  terkait  pelaksanaan  investasi  dalam  upaya percepatan pengembangan industri strategis nasional

---